PKS MEDAN - Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baru saja
menggelar Musyawarah Majelis Syura (MMS) V di kantor DPP PKS Jln Tb
Simatupang, Jakarta, Sabtu (4/3/2017) hingga Ahad (5/3/2017).
MMS V PKS menghasilkan beberapa pandangan terkait persoalan bangsa akhir-akhir ini.
Berikut hasil keputusan MMS V yang dibacakan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam sesi konferensi pers di kantor DPP PKS, Ahad (5/3/2017)
1. PENGESAHAN PLATFORM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PKS
Musyawarah Majelis Syura telah mengesahkan amandemen Platform Kebijakan Pembangunan PKS sebagai Panduan bagi seluruh Kader dan Pejabat Publik yang diusung dan didukung PKS.
Platform Kebijakan Pembangunan PKS merupakan agenda perjuangan PKS dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik dengan mempertimbangkan dinamika nasional, regional dan global.
2. PILKADA SERENTAK 2017
PKS mengapresiasi pelaksanaan Pilkada serentak 2017 yang berjalan aman, damai dan demokratis, dengan tetap memberikan catatan pada berbagai pelanggaran untuk diperbaiki secara serius.
PKS berpartisipasi aktif dalam pilkada serentak 2017. Dari 101 pilkada, PKS ikut serta mengusung dan mendukung pasangan calon dalam 94 pilkada. Alhamdulillah, PKS berhasil memenangkan 52 pilkada atau setara dengan produktivitas kemenangan 55.32 %. Capaian ini meningkat dari pilkada serentak 2015 yang mencapai produktivitas kemenangan sebesar 52.42%.
PKS mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader, simpatisan dan relawan PKS yang telah bekerja keras memenangkan pasangan calon yang diusung dan didukung PKS padaPilkada serentak tahun 2017.
3. PILKADA DKI JAKARTA
PKS mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta, ulama, habaib, ustadz, ustadzah, relawan yang mendukung pasangan calon nomor 3 Anies-Sandi dan mengapresiasi pilihan para pendukung paslon nomor 1 Agus-Silvy yang telah menyatakan kesediaannya bergabung bersama kami pada putaran kedua.
PKS menghormati keputusan mayoritas rakyat DKI Jakarta yang menghendaki pemimpin baru di DKI Jakarta dan akan terus berjuang bersama seluruh elemen masyarakat untuk memenuhi harapan mayoritas warga DKI Jakarta tersebut. Mengajak kepada warga DKI Jakarta yang belum memilih untuk mempergunakan hak pilihnya pada Pilkada putaran kedua.
PKS mendesak agar pemerintah, KPUD DKI, Bawaslu DKI agar serius melakukan perbaikan atas berbagai penyimpangan yang terjadi pada Pilkada putaran pertama, bertindak jujur, adil, terbuka, bertanggungjawab dan profesional dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.
4. PENEGAKAN KEADILAN HUKUM
PKS mendesak pemerintah danpenegak hukum bertindak secara adil, transparan, konsisten dan professional serta tidak melakukan upaya kriminalisasi hukum terhadap seluruh warganegara Indonesia, terutama kalangan Ulama yang menjadi panutan umat Islam Indonesia,sebagaimana yang terjadi pada akhir-akhir ini.
PKS menuntut agar politik tidak mengintervensi penegakan hukum dan sebaliknya penegak hukum tidak bermain politik.
5. PENEGAKAN KEADILAN EKONOMI
PKS mendesak agar pemerintah mengatasi darurat ketimpangan ekonomi yang semakin lebar, baik ketimpangan pendapatan maupun akses pada lahan. Ketimpangan ekonomi ini berbahaya bagi stabilitas sosial ekonomi dan politik di akar rumput, karena dapat menimbulkan gejolak konflik sosial ekonomi dan politik di tengah-tengah masyarakat.
6. KUNJUNGAN KERJASAMA RAJA SALMAN
PKS mendorong pemerintah untuk memperluas kerjasama di bidang ekonomi, tenaga kerja, energi, pariwisata, pendidikan, keagamaan dan sosial budaya dengan Negara-negara Timur Tengah dan Asia Tengah seperti Kerajaan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, danTurki.
PKS mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai kerjasama yang telah disetujui dengan Raja Arab Saudi untuk kemajuan dan kemaslahatan Umat, Bangsa dan Negara.
PKS menyerukan kepada negara-negara Timur Tengah dan Asia Tengah untuk mempertimbangkan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan baru. [pks.id]
Berikut hasil keputusan MMS V yang dibacakan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam sesi konferensi pers di kantor DPP PKS, Ahad (5/3/2017)
1. PENGESAHAN PLATFORM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PKS
Musyawarah Majelis Syura telah mengesahkan amandemen Platform Kebijakan Pembangunan PKS sebagai Panduan bagi seluruh Kader dan Pejabat Publik yang diusung dan didukung PKS.
Platform Kebijakan Pembangunan PKS merupakan agenda perjuangan PKS dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik dengan mempertimbangkan dinamika nasional, regional dan global.
2. PILKADA SERENTAK 2017
PKS mengapresiasi pelaksanaan Pilkada serentak 2017 yang berjalan aman, damai dan demokratis, dengan tetap memberikan catatan pada berbagai pelanggaran untuk diperbaiki secara serius.
PKS berpartisipasi aktif dalam pilkada serentak 2017. Dari 101 pilkada, PKS ikut serta mengusung dan mendukung pasangan calon dalam 94 pilkada. Alhamdulillah, PKS berhasil memenangkan 52 pilkada atau setara dengan produktivitas kemenangan 55.32 %. Capaian ini meningkat dari pilkada serentak 2015 yang mencapai produktivitas kemenangan sebesar 52.42%.
PKS mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader, simpatisan dan relawan PKS yang telah bekerja keras memenangkan pasangan calon yang diusung dan didukung PKS padaPilkada serentak tahun 2017.
3. PILKADA DKI JAKARTA
PKS mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta, ulama, habaib, ustadz, ustadzah, relawan yang mendukung pasangan calon nomor 3 Anies-Sandi dan mengapresiasi pilihan para pendukung paslon nomor 1 Agus-Silvy yang telah menyatakan kesediaannya bergabung bersama kami pada putaran kedua.
PKS menghormati keputusan mayoritas rakyat DKI Jakarta yang menghendaki pemimpin baru di DKI Jakarta dan akan terus berjuang bersama seluruh elemen masyarakat untuk memenuhi harapan mayoritas warga DKI Jakarta tersebut. Mengajak kepada warga DKI Jakarta yang belum memilih untuk mempergunakan hak pilihnya pada Pilkada putaran kedua.
PKS mendesak agar pemerintah, KPUD DKI, Bawaslu DKI agar serius melakukan perbaikan atas berbagai penyimpangan yang terjadi pada Pilkada putaran pertama, bertindak jujur, adil, terbuka, bertanggungjawab dan profesional dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.
4. PENEGAKAN KEADILAN HUKUM
PKS mendesak pemerintah danpenegak hukum bertindak secara adil, transparan, konsisten dan professional serta tidak melakukan upaya kriminalisasi hukum terhadap seluruh warganegara Indonesia, terutama kalangan Ulama yang menjadi panutan umat Islam Indonesia,sebagaimana yang terjadi pada akhir-akhir ini.
PKS menuntut agar politik tidak mengintervensi penegakan hukum dan sebaliknya penegak hukum tidak bermain politik.
5. PENEGAKAN KEADILAN EKONOMI
PKS mendesak agar pemerintah mengatasi darurat ketimpangan ekonomi yang semakin lebar, baik ketimpangan pendapatan maupun akses pada lahan. Ketimpangan ekonomi ini berbahaya bagi stabilitas sosial ekonomi dan politik di akar rumput, karena dapat menimbulkan gejolak konflik sosial ekonomi dan politik di tengah-tengah masyarakat.
6. KUNJUNGAN KERJASAMA RAJA SALMAN
PKS mendorong pemerintah untuk memperluas kerjasama di bidang ekonomi, tenaga kerja, energi, pariwisata, pendidikan, keagamaan dan sosial budaya dengan Negara-negara Timur Tengah dan Asia Tengah seperti Kerajaan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, danTurki.
PKS mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai kerjasama yang telah disetujui dengan Raja Arab Saudi untuk kemajuan dan kemaslahatan Umat, Bangsa dan Negara.
PKS menyerukan kepada negara-negara Timur Tengah dan Asia Tengah untuk mempertimbangkan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan baru. [pks.id]
0 Response to "Gelar Musyawarah Majelis Syura V, Ini Enam Keputusan PKS"
Posting Komentar