Penundaan Eksekusi Mati Tunjukkan Diplomasi Indonesia Lemah

JAKARTA (9/3) - Penundaan eksekusi mati para bandar narkoba, khususnya dua Bali Nine Andrew dan Myuran yang merupakan warga negara Australia, dinilai menunjukkan lemahnya kekuatan diplomasi Indonesia. Penundaan itu dinilai sebagai indikasi Indonesia dalam tekanan pemerintah Australia yang masif.

Menurut Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PKS Aboebakar Al-Habsyi, penundaan eksekusi mati akan membawa dampak buruk pada pemberian efek jera. Para pengedar tidak akan takut lagi dengan ancaman hukuman mati karena semua masih bisa ditunda-tunda.

"Sedangkan dampak narkoba terus berjalan, setiap harinya sekitar 50 orang mati karena narkoba. Menunda eksekusi mati mereka sehari, sama saja kita mentolelir kematian 50 orang yang terpapar dampak narkoba," kata Aboebakar, Senin (9/3).

Belajar dari kasus Mustofa ataupun Freddy Budiman yang setelah divonis mati masih juga bermain dengan narkoba, kata Aboebakar, menunjukkan perlunya untuk segera melakukan eksekusi agar mereka tidak bertransaksi lagi.

Dia menyayangkan apabila alasan penundaan eksekusi mati Andrew dan Myuran adalah karena masih adanya proses hukum yang diajukan oleh para terpidana mati. Hal itu menunjukkan bahwa Jaksa Agung kurang cermat dalam melakukan proses finalisasi administrasi dari para terpidana.

"Seharusnya, daftar nama yang masuk dalam rencana eksekusi adalah para napi yang sudah memiliki kekuatan hukum mengikat atau incracht. Jika proses hukum masih diajukan oleh seorang napi, seharusnya mereka tidak dimasukkan dalam rencana eksekusi," ujarnya.

Sumber: http://www.beritasatu.com

Tweet

Subscribe to receive free email updates: