PKSMEDAN.com - Anggota DPRD Medan Muhammad Nasir meminta Pemko Medan mempertimbangkan penyertaan modal ke Perseroan Terbatas (PT) Kawasan Industri Medan (KIM) lantaran perusahaan pengelola kawasan industri ini menjadi bagian dari penyumbang limbah Kota Medan.
"Saya mengharapkan ada pertimbangan Pemko Medan untuk penyertaan modal ke KIM karena selama ini limbah di kawasan Medan utara dihasilkan dari kawasan ini," jelas Nasir kepada wartawan di Medan, Rabu (16/03/2016).
Muhammad Nasir mengatakan, pertimbangan ini perlu dilakukan karena jangan sampai Pemko Medan yang setiap tahunnya menyuntik dana, namun PT. KIM sendiri tidak pernah melakukan perbaikan dalam pengelolaan limbah.
"Kalau kita (Kota Medan-red) juga memberikan suntikan dana, baiknya KIM juga melakukan tata kelola limbah yang baik pula bukan malah merugikan Kota Medan," jelasnya.
Diakui Nasir, untuk penyertaan modal ke KIM ini biasanya untuk Kota 10 persen, Provinsi 30 persen dan Pusat 60 persen.
"Seingat saya, untuk Kota10 persen, Provinsi 30 persen dan Pusat 60 persen. Meskipun kita memberikan memberikan mempenyertaan modal sangat kecil, namun persoalan limbah harus tetap menjadi perhatian serius, karena efek buruknya yang ditimbulkan akan berdampak dalam jangka panjang," jelasnya.
Persoalan limbah KIM, kata Nasir pernah juga menjadi sorotan saat dirinya duduk di DPRD Sumut. "Saat saya duduk di DPRD Sumut, permasalahan limbah KIM pernah menjadi sorotan dan tidak ada yang mau bertanggung jawab. Bahkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) di Kota Medan, Deliserdang, dan Provinsi terkesan buang badan," jelasnya.
Seperti diketahui, berdasarkan jadwal DPRD Medan akan menggelar rapat paripurna dengan agenda nota pengantar kepala daerah tentang ranperda penyertaan modal Pemko Medan ke PT.KIM, Senin 28 Maret 2016 mendatang.[Syf]
"Saya mengharapkan ada pertimbangan Pemko Medan untuk penyertaan modal ke KIM karena selama ini limbah di kawasan Medan utara dihasilkan dari kawasan ini," jelas Nasir kepada wartawan di Medan, Rabu (16/03/2016).
Muhammad Nasir mengatakan, pertimbangan ini perlu dilakukan karena jangan sampai Pemko Medan yang setiap tahunnya menyuntik dana, namun PT. KIM sendiri tidak pernah melakukan perbaikan dalam pengelolaan limbah.
"Kalau kita (Kota Medan-red) juga memberikan suntikan dana, baiknya KIM juga melakukan tata kelola limbah yang baik pula bukan malah merugikan Kota Medan," jelasnya.
Diakui Nasir, untuk penyertaan modal ke KIM ini biasanya untuk Kota 10 persen, Provinsi 30 persen dan Pusat 60 persen.
"Seingat saya, untuk Kota10 persen, Provinsi 30 persen dan Pusat 60 persen. Meskipun kita memberikan memberikan mempenyertaan modal sangat kecil, namun persoalan limbah harus tetap menjadi perhatian serius, karena efek buruknya yang ditimbulkan akan berdampak dalam jangka panjang," jelasnya.
Persoalan limbah KIM, kata Nasir pernah juga menjadi sorotan saat dirinya duduk di DPRD Sumut. "Saat saya duduk di DPRD Sumut, permasalahan limbah KIM pernah menjadi sorotan dan tidak ada yang mau bertanggung jawab. Bahkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) di Kota Medan, Deliserdang, dan Provinsi terkesan buang badan," jelasnya.
Seperti diketahui, berdasarkan jadwal DPRD Medan akan menggelar rapat paripurna dengan agenda nota pengantar kepala daerah tentang ranperda penyertaan modal Pemko Medan ke PT.KIM, Senin 28 Maret 2016 mendatang.[Syf]
0 Response to "Muhammad Nasir : Sumbang Limbah, Penyertaan Modal KIM Perlu Dipertimbangkan"
Posting Komentar