Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Zulfikar mengatakan dari segi etika politik tidak pas Fraksi PKS mendukung interpelasi karena Fraksi PKS sendiri merupakan partai pendukung Gubsu Gatot Pujo Nugroho. “Kalau kawan-kawan melakukan interpelasi juga tidak masalah dan hak mereka masing-masing dan tidak bisa dihalangi,” kata Zulfikar.
Dia menilai, interpelasi juga bukan hal yang heboh karena memang hak DPRD dan harus dijawab.
Saat ditanya soal poin interpelasi salah satu pengelolaan keuangan yang bobrok? Zulfikar mengaku menurut penjelasan biro keuangan waktu rapat pimpinan. Selesai 2015, utang Pemprovsu hanya tinggal Rp700 miliar. “Jadi, semua utang dan beban lama dari mulai 2012 sudah terselesai dan di posisi 2016 tinggal mengalokasi sekitar Rp700 miliar untuk membayar utang-utang yang ada. Jadi, saya melihat tidak pas kekeliruan dalam proses pengelolaan keuangan. Seyogyanya Pemprovsu dan DPRD Sumut melakukan kajian analisa potensi terlebih dahulu,”katanya.
Analisa kajian potensi, lanjut Zulfikar bisa melihat berapa sih sebenarnya potensi PAD yang ada khususnya di sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). “Itu harus dianalisa dulu. Setelah hasil analisa itu baru ditetapkan. Jadi, kalau dibuatkan target-target kalau kemampuan tidak sesuai itulah yang menjadi masalah,” ucap politisi PKS asal Tebing Tinggi.
Ke depan, katanya Pemprovsu dan DPRD Sumut harus bersama dan betul-betul konsen terhadap pendapatan dan melakukan kajian berapa PAD.
Tidak Jelas
Bendahara Fraksi PKS Sumut, H Satrya Yudha Wibowo, ST, MM mengatakan Fraksi PKS tidak mengetahui adanya gerakan interpelasi. Siapa yang menggagas dan apa materinya?
“Kan lucu, kalau tidak tahu siapa yang menggagas secara resmi. Apa yang mau diinterpelasi dan kita tiba-tiba ikutan. Tentunya hal itu aneh,” ucap Satrya.
Dia menjelaskan, tidak ada yang pernah memberikan penjelasan kepada fraksi PKS maksud dan tujuan interpelasi. Makanya, Fraksi PKS netral. “Secara pribadi dan fraksi tidak ada satupun yang mau interpelasi. Kenapa harus ada interpelasi,” tanyanya.
Saat ditanya, salah poin interpelasi adalah masalah keuangan yang bobrok? Satrya menjelaskan, seharusnya anggota DPRD bisa melihat bahwa ada komisi-komisi dan soal keuangan ada di Komisi C yang dirinya juga bergabung di situ. “Saya tahu persis bagaimana soal pengelolaan keuangan Pemprovsu. Komisi C juga sudah beberapa kali rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendapatan, Biro Keuangan, BUMD penghasil PAD. Saya pikir semua masih dalam batas yang wajar dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.
Satrya menegaskan, kalau pun ada interpelasi seharusnya menunggu audit yang sedang berlangsung. “Ukuran dan standar, aturan yang digunakan dalam mengukur kinerja kepala daerah atau pemerintah daerah adalah audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan saat ini sedang berlangsung audit BPK kalau memang alasannya soal pengelolaan keuangan dan audit itu nantinya diberikan ke dewan,” ujarnya.
Dia menambahkan, sebagai mitra yang membidangi masalah keuangan menilai pengelolaan keuangan Pemprovsu masih wajar dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
Saat ditanya apakah interpelasi ini lanjut atau kandas? Satrya tidak memprediksi. Tetapi dirinya berharap, kalau pun ada penjelasan maka harus minta penjelasan komisi C yang sudah melakukan RDP dengan sejumlah mitra kerja. “Harusnya anggota DPRD yang mau interpelasi harus menghargai komisi di internal yang membidangi masalah tersebut dan komisi siap menjelas sesuai dengan komisi yang membidangi masalah keuangan,” katanya.
0 Response to "Fraksi PKS Nilai Interpelasi yang Digulirkan Tidak Jelas"
Posting Komentar