Datangi Fraksi PKS, Guru Honorer Mengadu Insentif Tak Dibayar


PKS MEDANPerwakilan guru honorer SD dan SMP Negeri Kota Medan mengadukan permasalahan insentif yang tidak dibayar oleh Dinas Pendidikan ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Medan, Rabu (16/10/2019).

Rombongan guru honorer diterima Wakil Ketua DPRD H. Rajuddin Sagala, didampingi Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Rudiyanto, S.Pd.I dan Anggota Legeslatif Dhiyaul Hayati, S.Ag.,M.Pd.


Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Guru Honorer menyampaikan untuk periode tahun ini mereka belum mendapatkan dana insentif seperti biasa. Tahun sebelumnya, mereka sudah mendapatkan insentif dua kali. Dana insentif sepertinya menjadi permasalahan klasik guru honorer. Dana yang seyogianya menjadi hak mereka, pembayarannya kerap kali tertunda.


Jumlah guru honorer yang mendapatkan dana insentif sebanyak 1900 orang. Padahal menurut data, seharusnya ada 3000 orang yang berhak menerima. Jadi ada 1200 orang lagi yang belum terdata.

Perwakilan diminta agar memberikan data guru honorer se-Kota Medan ke Dinas Pendidikan juga ke Fraksi PKS sebagai data pembanding. Sehingga jika ada pencairan insentif masih ada guru honorer yang belum mendapatkannya, FPKS bisa membackup. Menurut informasi yang diterima, ada pencairan insentif di bulan Nopember 2019.

Diharapkan jika seluruh data guru honorer sudah terdata, tidak ada lagi keributan yang muncul. Seperti demo yang dilakukan guru-guru honorer tempo hari. FPKS berharap Dinas Pendidikan Kota Medan pro aktif mengumpulkan data guru honorer di sekolah-sekolah negeri. Sehingga pencairan insentif pada periode berikutnya, seluruh guru honorer sudah bisa menikmatinya.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Datangi Fraksi PKS, Guru Honorer Mengadu Insentif Tak Dibayar"

Post a Comment