PKS MEDAN - Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini,
menegaskan tidak terkait dengan kasus e-KTP yang sedang diselidiki KPK.
Pasalnya sejak awal periode 2009 sampai dengan tahun 2013, Jazuli ditugaskan
oleh Fraksi PKS di Komisi VIII dan terakhir menjadi Wakil Ketua Komisi VIII DPR
RI. Sementara kasus e-KTP sendiri terjadi pada Tahun Anggaran 2011-2012.
“Saya hadir untuk menghormati proses penegakan hukum yang
dilakukan KPK. Saya khusnudhon panggilan KPK hari ini untuk
mengklarifikasi posisi saya saat kasus terjadi, karena nama saya disebut dalam
surat dakwaan. Insya Allah posisi saya clear, saya bawa serta Surat
Keputusan penugasan saya di Komisi VIII,” kata Jazuli.
Atas dasar itu, lanjut Jazuli Juwaini, tentu saja saya tidak
tahu proses pembahasan dan penganggaran program e-KTP di Komisi II dan merasa
tidak relevan dikaitkan dengan kasus yang sedang diselidiki KPK ini karena
tidak mungkin menurut UU MD3, Tata Tertib, dan tradisi di DPR satu anggota ada
di dua Komisi yang berbeda pada saat yang bersamaan.
“Saya disebut-sebut sebagai Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi)
II, padahal saya bukan Anggota Komisi II apalagi Kapoksi II. Saya juga bukan
pimpinan Fraksi pada saat itu,” terangnya.
Dalam dokumen yang dibawa Jazuli, memang sejak awal 2009
sampai tahun 2013 Jazuli ditugaskan di Komisi VIII.
1. Berdasarkan Surat Fraksi PKS Nomor
013/EKS.FPKS/DPR-RI/X/2009 yang ditandatangai Sekretaris Fraksi Zuber Syafawi,
SHI tertanggal 19 Oktober 2009 sebagai Anggota Komisi VIII terhitung sampai
tanggal 23 Mei 2012.
2. Berdasarkan Surat Fraksi PKS Nomor
170/EXT-FPKS/DPR-RI/DPR-RI/V/
“Mudah-mudahan klarifikasi saya nanti bisa membantu KPK
memperjelas kasus dan meluruskan informasi yang beredar luas di masyarakat
sehingga menjadi jelas dan tidak salah,” pungkasnya. [pks.id]
0 Response to "Terkait Kasus e-KTP, Jazuli Juwaini Berharap Klarifikasinya Clear"
Posting Komentar