Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini protes keras atas
keputusan ini dan menyebutnya sebagai aksi kudeta yang tidak beretika,
menyalahi kesepakatan dan fatsun politik yang telah dibangun di DPR RI.
"Pelantikan saudara Sufmi Dasco dari Gerindra sebagai ketua MKD adalah kudeta atas fatsun dan konvensi yg telah disepakati di DPR. Jelas bahwa ketua MKD adalah hak Fraksi PKS merupakan paket pimpinan yang bersifat tetap yang disahkan sejak awal periode," terang Jazuli di Jakarta, Kamis (28/7).
Jazuli Juwaini menegaskan karena posisi pimpinan adalah paket yang bersifat tetap, maka ketika ada pergantian pimpinan AKD itu sepenuhnya hak fraksi yang bersangkutan.
"Saya heran, selama ini Fraksi PKS tidak pernah mengganggu fraksi-fraksi lain ketika mereka melakukan rotasi kadernya sebagai pimpinan di AKD. Ini karena Frakai PKS sangat menghormati konvensi dan kesepakan yang terjadi di DPR. Kenapa ketika Fraksi PKS merotasi pimpinan MKD kok diganggu dan disabotase atau kudeta?," kata Jazuli geram.
Apalagi Fraksi PKS telah mengirimkan surat sejak hari Jumat tanggal 22 Juli yang berisi penggantian dan rotasi pimpinan AKD di MKD dan Komisi II, dimana dalam surat tersebut menunjuk Saudara Al-Muzammil Yusuf sebagai Ketua MKD menggantikan Saudara Surahman Hidayat.
"Seharusnya Pimpinan DPR menghormati surat resmi Fraksi PKS dengan menindaklanjutinya, bukan malah melantik ketua MKD baru apalagi Fraksi PKS sama sekali tidak diberitahu dan Saudara Al-muzammil Yusuf sebagai pengganti tidak diundang. Ada apa ini? Apa ini bukan kudeta dan sabotase namanya?," kata Jazuli keras.
Atas tindakan tersebut, Fraksi PKS meminta pimpinan DPR untuk mengembalikan hak Ketua MKD kepada Fraksi PKS karena demikian aturan dan ketentuannya.
"Jika fatsun dan kesepakatan yang dibuat bersama ini dilanggar, apalagi oleh pimpinan DPR sendiri saya sangat menyesalkan. Ingat komposisi pimpinan AKD sudah tetap, jika diserahkan kepada forum pleno AKD maka yang berhak memimpin AKD hanya partai besar seperti PDI Perjuangan dan Golkar saja," terang Jazuli.
Jazuli juga sangat menyayangkan lembaga penjaga etika dewan MKD justru tidak menunjukkan etik dan menghormati fatsun politik di DPR yang dibangun bersama atas keputusan yang cacat fatal ini.
"Maka tegas kami meminta agar pimpinan DPR menganulir keputusan pelantikan Saudara Sufmi Dasco sebagai Ketua MKD dan mengembalikannya kepada Fraksi PKS," pungkas Jazuli.[syf]
"Pelantikan saudara Sufmi Dasco dari Gerindra sebagai ketua MKD adalah kudeta atas fatsun dan konvensi yg telah disepakati di DPR. Jelas bahwa ketua MKD adalah hak Fraksi PKS merupakan paket pimpinan yang bersifat tetap yang disahkan sejak awal periode," terang Jazuli di Jakarta, Kamis (28/7).
Jazuli Juwaini menegaskan karena posisi pimpinan adalah paket yang bersifat tetap, maka ketika ada pergantian pimpinan AKD itu sepenuhnya hak fraksi yang bersangkutan.
"Saya heran, selama ini Fraksi PKS tidak pernah mengganggu fraksi-fraksi lain ketika mereka melakukan rotasi kadernya sebagai pimpinan di AKD. Ini karena Frakai PKS sangat menghormati konvensi dan kesepakan yang terjadi di DPR. Kenapa ketika Fraksi PKS merotasi pimpinan MKD kok diganggu dan disabotase atau kudeta?," kata Jazuli geram.
Apalagi Fraksi PKS telah mengirimkan surat sejak hari Jumat tanggal 22 Juli yang berisi penggantian dan rotasi pimpinan AKD di MKD dan Komisi II, dimana dalam surat tersebut menunjuk Saudara Al-Muzammil Yusuf sebagai Ketua MKD menggantikan Saudara Surahman Hidayat.
"Seharusnya Pimpinan DPR menghormati surat resmi Fraksi PKS dengan menindaklanjutinya, bukan malah melantik ketua MKD baru apalagi Fraksi PKS sama sekali tidak diberitahu dan Saudara Al-muzammil Yusuf sebagai pengganti tidak diundang. Ada apa ini? Apa ini bukan kudeta dan sabotase namanya?," kata Jazuli keras.
Atas tindakan tersebut, Fraksi PKS meminta pimpinan DPR untuk mengembalikan hak Ketua MKD kepada Fraksi PKS karena demikian aturan dan ketentuannya.
"Jika fatsun dan kesepakatan yang dibuat bersama ini dilanggar, apalagi oleh pimpinan DPR sendiri saya sangat menyesalkan. Ingat komposisi pimpinan AKD sudah tetap, jika diserahkan kepada forum pleno AKD maka yang berhak memimpin AKD hanya partai besar seperti PDI Perjuangan dan Golkar saja," terang Jazuli.
Jazuli juga sangat menyayangkan lembaga penjaga etika dewan MKD justru tidak menunjukkan etik dan menghormati fatsun politik di DPR yang dibangun bersama atas keputusan yang cacat fatal ini.
"Maka tegas kami meminta agar pimpinan DPR menganulir keputusan pelantikan Saudara Sufmi Dasco sebagai Ketua MKD dan mengembalikannya kepada Fraksi PKS," pungkas Jazuli.[syf]
0 Response to "Tanpa Sepengetahuan Fraksi PKS, Posisi Ketua MKD 'Dikudeta'"
Posting Komentar