Hal ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS
Ecky Awal Mucharam ketika membacakan pandangan Fraksi PKS terhadap keterangan
pemerintah mengenai RUU Tentang Pertanggung Jawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015 dalam Rapat Paripurna
DPR ke 33 Masa Persidangan V TS 2015-2016, Rabu (21/7).
“Fraksi PKS mengapresiasi kerja keras Pemerintah selama
tahun 2015. Angka kemiskinan ketimpangan dan pengangguran sudah menunjukkan
tren penurunan, walaupun masih jauh dari optimal,” kata Ecky.
Secara umum, Fraksi PKS memandang bahwa kinerja Pemerintah
dalam pelaksanaan APBN 2015 kurang memuaskan, sehingga berdampak pada tidak
optimalnya pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan rakyat
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Pasal 23 Ayat 1.
“Fraksi PKS memandang
bahwa kualitas akuntabilitas keuangan Negara juga mengalami penurunan.
Hal ini
tercermin dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/qualified opinion)
atas
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015 dengan peningkatan
temuan
permasalahan menjadi 6, sedangkan permasalahan LKPP tahun 2014 hanya 4,”
kata Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini.
Opini atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) juga
tidak mengalami perbaikan. Opini atas LKKL yang merupakan elemen utama LKPP,
menunjukkan jumlah LKKL yang memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terus menurun menjadi 56 pada tahun 2015
(dari 65 pada tahun 2013 dan 62 pada tahun 2014).
“Jumlah LKKL yang mendapat opini “Tidak Menyatakan Pendapat
(TMP)” atau “Disclaimer” mecapai 4 KL. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk
terus meningkatkan penyajian 29 LKKL yang belum memperoleh opini “Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP),” kata Ecky.[pks.id]
0 Response to "Ini Catatan Fraksi PKS Terhadap Pertanggungjawaban APBN TA 2015"
Posting Komentar