PKSMEDAN.com - Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah
Pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan (Kalsel) Aboe Bakar Alhabsyi menilai
persoalan krisis listrik di dapilnya tersebut adalah persoalan serius yang
tidak pernah menemukan solusi.
“Dari dulu disampaikan Kalsel akan bebas byar pet, kita akan
surplus tenaga dengan dibangunnya pembangkit baru, namun pada kenyataannya
tetap saja masyarakat mendapatkan hadiah pemadaman bergilir,” jelas Aboe saat
menghadiri undangan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor bersama dengan seluruh
Anggota DPR dan DPD RI yang berasal dari Kalsel, Senin (4/4).
Aboe menyampaikan hal tersebut dalam rangka menanggapi
pemaparan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) tentang penyebab sering putusnya
listrik di wilayah Kalimantan Selatan.
“Masyarakat tidak mau tahu persoalan teknis berupa angka
suplai maupun perawatan mesin. Buat mereka yang penting listrik menyala dengan
stabil. Oleh karenanya, kita minta langkah kongkrit dari PLN yang akan
dieksekusi setelah pertemuan ini,” tegas Aboe.
Oleh karena itu, dari pertemuan ini, Aboe menyampaikan tiga
permintaan penting yang harus ditindaklanjuti oleh PLN Wilayah Kalimantan
Selatan.
“Pertama, saya kasih waktu PLN selama satu bulan untuk
mengambil langkah konkrit. Setelah itu, saya minta forum ini dipertemukan
kembali untuk meminta laporan evaluasi atas langkah tersebut,” jelas Aboe.
Kedua, Aboe meminta PLN untuk segera mengambil langkah hukum
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pembebasan lahan, seperti
yang terjadi di Kota Buntok.
“Sehingga dengan langkah ini, pengadaan tanah untuk tapak
tiang listrik tidak lagi akan mengalami kendala,” jelas Aboe.
Ketiga, Aboe meminta PLN untuk tidak mempersulit swasta yang
berinvestasi mendirikan pembangkit listrik, misalnya pembuatan micro hydro.
“Karena ini akan membantu PLN dalam memenuhi kebutuhan pasokan daya,” tambah
Aboe.
Menanggapi permintaan
Aboe tersebut, PLN berjanji akan segera mengambil beberapa langkah strategis.
Misalnya, PLN membeli daya dari pihak swasta yang memiliki kelebihan pasokan,
menempuh jalur pengadilan untuk penetapan harga lahan dengan bekerjasama dengan
pihak kejaksaan, juga akan mempermudah izin pembangunan micro hydro untuk
wilayah Kalsel yang di bawah 10 MW.[syf]
0 Response to "Aboe : Krisis Listrik di Kalimantan Selatan Persoalan Serius"
Posting Komentar