Siapapun kandidatnya, apakah itu calon dari Partai Demokrat atau PKS, keduanya bersepakat mendukung bila memenuhi kriteria tersebut.
Hal itu mengemuka dalam pertemuan silaturahmi Plt Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan Ramadhan Pohan didampingi Wakil Ketua Burhanuddin Sitepu dan Ketua Tim Penjaringan dengan Ketua DPD Partai PKS Kota Medan H Azhar Arifin, Ketua Fraksi PKS DPRD Medan HM Nasir dan anggota Tim Operaasional Musyarokah (TOM) di Rumah Makan Sederhana, Minggu (3/5).
Menurut Plt Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan Ramadhan Pohan, Medan merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia sehingga pemerintahannya harus memiliki program yang lebih besar lagi, misalnya perencanaan pembangunan hingga 70 tahun ke depan.
Demikian juga, pimpinan ke depan harus mampu menampung seluruh aspirasi warga dalam kerangka keberagaman.
Tidak bisa membangun kota ini hanya berdasarkan pada karakterisitik salah satu golongan suku, partai agama atau ras dan lainnya.
“Semuanya butuh kerjasama semua pihak dan kebersamaan,” paparnya.
Kalau pemimpin Medan berwawasan nasional dan internasional, ia berkeyakinan ke depan tidak ada persoalan kecil seperti masalah KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, jalan berlobang, parit yang tumpat dan hal-hal sederhana lainnya, di mana selalu mengemuka dalam setiap reses anggota DPRD Medan selama ini.
Ada yang sudah 16 kali reses tapi persoalan lama selalu mencuat, berarti persoalan demi persoalan yang dilaporkan dari hasil reses ke Pemko tidak disikapi sehingga makin menumpuk.
Masalah klasik ini seharusnya persoalan seperti itu sudah lama tuntas di Kota Medan ini.
Jenuh
Akibatnya, ungkap Ramadhan, masyarakat sudah jenuh kepada legislatif karena apa yang diusulkan warga hanya segelintir ditindaklanjuti.
Sehingga masyarakat menuding dewan tidak becus padahal pengguna anggaran dan pelaksana pembangunan adalah Pemko.
Sebaiknya, jika ada pelanggaran yang dilakukan SKPD, Walikota harus menindaknya jangan hanya menerima laporan semua sudah bagus tapi di masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan.
Sedangkan dalam pertemuan itu, DPD PKS Medan lebih menyoroti kondisi di kawasan Medan Utara jika dibenahi akan menjadi kawasan yang “terhormat” karena triliunan rupiah uang berputar disana.
Mantan anggota DPR RI ini pernah melihat Lokasari, Kota Manado,kawasan pinggir lautnya bisa dipoles menjadi objek wisata yang memberi sumber kehidupan bagi rakyatnya. Harus diakui secara jujur, ada rasa ketidaknyamanan warga yang tinggal di sana, terutama Belawan, setiap hari mereka menghadapi banjir akibat pasang naik air laut.
H Azhar Arifin sependapat dengan Ramadhan Pohan, dia mengemukakan pihak asing berkeyakinan Kota Medan bisa mengimbangi kemakmuran Singapura dengan adanya Bandara Kuala Namu serta aksesnya ke Kota Medan.
Kantor Perwakilan
Di mana, saat ini banyak negara membuat kantor perwakilan (konsulat) diKota Medan, tentunya karena Medan kategori kota yang menguntungkan untuk berbisnis. Namun hal-hal sepele yang tidak tuntas justru makin mengecilkan Medan sebagai kota yang besar.
“Medan harus lebih modern, calon walikota ke depan mesti memiliki track record yang baik,memiliki wawasan nasional dan koneksi internasional sehingga investor bisa digandeng ke Kota Medan. Kemudian memiliki pergaulan luas secara nasional, mampu melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat untuk penambahan dana transfer dan kerjasama yang luas dengan kota lain di Indonesia,” jelasnya.
Ketika ditemui Burhanuddin Sitepu mengatakan pertemuan ini hanya sekadar penjajakan dan pernyamaan persepsi calon belum ada mengarah pada koalisi atau hal yang mengikat lainnya. “Mungkin ke depannya akan kita lebih seriusi lagi,” katanya.
Ketua DPD PKS Medan Azhar Arifin mengutarakan pertemuan ini hanya penjajakan, partainya sudah resmi berkoalisi baru dengan Partai Gerindra.
Sumber : Analisa
0 Response to "PKS dan Demokrat Bahas Masa Depan Kota Medan"
Posting Komentar