Sebanyak 103 rumah tersebut dibangun oleh tim gabungan TNI AD, masyarakat pengungsi dan masyarakat umum di kawasan hutan produksi di Kecamatan Merek. Pembangunan rumah tersebut diperuntukkan bagi warga Desa Bekerah dan merupakan tahap awal dari pembangunan site plan relokasi yang direncanakan sebanyak 267 rumah. Sejak akhir Oktober tim telah dan sedang mengerjakan pembangunan jalan sepanjang 9,2 km, pembersihan lahan serta pembangunan rumah 103 unit rumah yang telah menghabiskan anggaran Rp 16.332.800.000.
Gubernur SUmatera Utara H Gatot Pujo Nugroho meminta langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr ir siti Nur dan Kepala BNPB Pusat Syamsul Maarif untuk membantu secepatnya penyediaan fasilitas umum di kawasan perumahan tersebut. “Tadi kepada saya sudah dikatakan oleh Pak Gubernur dan Pak Syamsul Maarif, tolong disampaikan kepada bapak presiden, setelah ini kita siapkan apa lagi?” ujar SIti Nurbaya dalam sambutannya.
Diakuinya masih perlu penyediaan prasarana dan fasilitas umum diantaranya jalan lingkungan, fasilitas kesehatan, pendidikan, lahan pertanian dan usaha peternakan. Siti Nurbaya mengatakan pembangunanya memang belum sempurna karena jalan lingkungan belum siap sempurna. “Izinnya sudah lama. Kita sesuaikan secara kelembagaan. Harus ada multiplier efek setelah ini pindah. Sarana-saran yang lain seperti kehidupn bertani, peternakan, sekolah, puskesmas harus sudah terbangun. Maka kementerian lain juga terlibat semua, pendidikan, kesehatan,” katanya.
Dia mengatakan semua itu harus menjado langkah kita bersama, karena tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri. “Dan tidak mungkin kami biarkan masyarakat sendiri,” ujar SIti NUrbaya. Kemudian dia berpesan agar warga masyarakat yang akan menghuni lokasi baru tersebut dapat hidup harmonis dan tidak mengganggu kawasan hutan.
Menanggapi usulan kelengkapan Fasilitas Umum relokasi pengungsi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Samsul Maarif meminta kepada Bupati agar menginventarisir apa saja kekurangana. Meskipun bantuan ini dari pemerintah pusat, katanya, tetap Gubernur dan Bupati yang memegang kendali dan kebutuhan tetap dipenuhi pusat. “Jadi biarpun statusnya tidak bencana nasional, tetap saja kebutuhanya kita penuhi,” ujarnya.
Seperti diketahui pada Rapat Pembahasan Dampak Erupsi SInabung antara Pemprovsu, Pemkab Karo dan Wakil Ketua DPR RI di Kantor Gubsu, Senin (4/5) disepakati untuk mengusulkan bencana erupsi Sinabung menjadi bencana nasional atau membentuk badan rekonstruksi dan rehabilitasi. Menanggapi hal itu, Samsul Maarif mengatakan pihaknya akan melihat dulu efektifitas dari usulan tersebut. “Saya belum tau, kita lihat dulu efektifitasnya. Apabila lebih baik maka kita lakukan, kalau tidak ya tidak usah,” ujar Syamsul.
0 Response to "Pemerintah Serahkan 103 Unit Rumah Pengungsi Sinabung"
Posting Komentar