pksmedan.com - Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menilai Fraksi PDI
Perjuangan belum memiliki sikap yang tegas terkait hasil hak angket.
Sebab, PKS menganggap belum ada pernyataan tegas dari petinggi PDI-P
yang menyatakan mereka menolak digulirkannya hak menyatakan pendapat
(HMP).
Ketua Fraksi PKS Selamat Nurdin mengatakan, kalaupun PDI-P menolak pemakzulan terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, belum tentu mereka juga menolak digulirkannya HMP. Oleh karena itu, PKS akan mencoba mengklarifikasi hal tersebut ke PDI-P.
"Ada pernyataan PDI-P tidak mau HMP. Perlu diklarifikasi lagi, mereka tidak setuju HMP atau tidak setuju pemakzulan. Karena beda, lho. Jadi PDI-P tidak setuju HMP atau tidak setuju pemakzulan sih? Atau tidak setuju dua-duanya," ujar Selamat, Rabu (15/4/2015).
Selamat menilai, selama ini, ada berkembang anggapan yang menyatakan mendukung digulirkannya HMP berarti mendukung pemakzulan terhadap Ahok, sapaan Basuki. Padahal, ujar Selamat, tidak demikian. Sebab, HMP nantinya akan memiliki beberapa opsi. Opsi-opsi itulah yang nantinya akan dipilih oleh masing-masing fraksi yang ada di DPRD.
"HMP belum tentu pemakzulan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau pun ada HMP, tidak mesti pemakzulan karena ada pilihan lain. Pilihannya bisa banyak," ujar Ketua DPW PKS DKI Jakarta itu.
Kemarin, Basuki dan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi bertemu di Istana Merdeka. Dalam pertemuan yang dimediasi oleh Presiden Joko Widodo itu, keduanya disebut mencapai kesepakatan agar DPRD tidak melanjutkan hasil angket ke HMP. Seusai pertemuan itu, Ahok menegaskan bahwa PDI-P tidak akan mendukung digulirkannya HMP. "Fraksi PDI-P tidak akan teruskan HMP," ujar dia.
Menimpali Ahok, Prasetio, yang memang berasal dari PDI-P, mengatakan bahwa fraksinya tidak pernah berniat mendukung pemakzulan terhadap Ahok. "PDI-P tidak ada maksud pemakzulan. Saya ke depan ini mau bekerja, enggak ada pertanyaan yang akhirnya saya ngomong A dan B ya. Saya mau bekerja," ucap Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta itu.
Sumber : Kompas.com
Ketua Fraksi PKS Selamat Nurdin mengatakan, kalaupun PDI-P menolak pemakzulan terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, belum tentu mereka juga menolak digulirkannya HMP. Oleh karena itu, PKS akan mencoba mengklarifikasi hal tersebut ke PDI-P.
"Ada pernyataan PDI-P tidak mau HMP. Perlu diklarifikasi lagi, mereka tidak setuju HMP atau tidak setuju pemakzulan. Karena beda, lho. Jadi PDI-P tidak setuju HMP atau tidak setuju pemakzulan sih? Atau tidak setuju dua-duanya," ujar Selamat, Rabu (15/4/2015).
Selamat menilai, selama ini, ada berkembang anggapan yang menyatakan mendukung digulirkannya HMP berarti mendukung pemakzulan terhadap Ahok, sapaan Basuki. Padahal, ujar Selamat, tidak demikian. Sebab, HMP nantinya akan memiliki beberapa opsi. Opsi-opsi itulah yang nantinya akan dipilih oleh masing-masing fraksi yang ada di DPRD.
"HMP belum tentu pemakzulan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau pun ada HMP, tidak mesti pemakzulan karena ada pilihan lain. Pilihannya bisa banyak," ujar Ketua DPW PKS DKI Jakarta itu.
Kemarin, Basuki dan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi bertemu di Istana Merdeka. Dalam pertemuan yang dimediasi oleh Presiden Joko Widodo itu, keduanya disebut mencapai kesepakatan agar DPRD tidak melanjutkan hasil angket ke HMP. Seusai pertemuan itu, Ahok menegaskan bahwa PDI-P tidak akan mendukung digulirkannya HMP. "Fraksi PDI-P tidak akan teruskan HMP," ujar dia.
Menimpali Ahok, Prasetio, yang memang berasal dari PDI-P, mengatakan bahwa fraksinya tidak pernah berniat mendukung pemakzulan terhadap Ahok. "PDI-P tidak ada maksud pemakzulan. Saya ke depan ini mau bekerja, enggak ada pertanyaan yang akhirnya saya ngomong A dan B ya. Saya mau bekerja," ucap Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta itu.
Sumber : Kompas.com
0 Response to "PKS Pertanyakan Sikap PDI-P Soal HMP Terhadap Ahok"
Posting Komentar