PKSMEDAN.com - Pemerintah pusat hendaknya memberikan bagi hasil pajak eksor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit kepada pemerintah daerah sesuai dengan aspirasi pemerintah dan rakyat Kota Dumai, Riau.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengemukakan hal itu saat meninjau
pelabuhan milik Pelindo I di Dumai bersama Anggota Komisi IX DPR Chairul
Anwar, dan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Dumai, Muhammad
Ikhsan dan Yanti Komala Sari. Peninjauan dilakukan di sela-sela
kunjungan kerja Hidayat di Kota Dumai dalam rangka Sosialisasi 4 Pilar
MPR RI, Minggu (6/9).
“Wajar jika Dumai mendapat bagian dari pajak ekspor CPO, karena
ekspor CPO terbesar dilakukan dari Pelabuhan Dumai,” terang Hidayat.
Menurut Hidayat, pembagian itu merupakan bagian dari pelaksanaan sila
kelima dari Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Apalagi, infrastruktur jalan di Dumai, khususnya dan Provinsi
Riau pada umumnya banyak yang rusak akibat dipakai untuk mengangkut
produk CPO dan turunannya.
“Jadi kalau Dumai mendapat bagian dari pajak ekspor CPO ini baru adil,” imbuh dia.
Sebelumnya, Muhammad Ikhsan menyampaikan aspirasi warga Dumai, yang
menginginkan pembagian hasil pajak ekspor CPO. Menurut dia, sangat wajar
jika Pemerintah Daerah Dumai menerima sebesar 20 persen pajak ekspor
itu. Selama ini ekspor CPO dikenakan pajak sebesar US$50 per ton.
Ikhsan menyampaikan, sekitar 50 persen dari total ekspor CPO
Indonesia yang sebesar 21,76 juta ton pada tahun 2014 dilakukan dari
pelabuhan Dumai. Dan hingga kini, Dumai belum mendapatkan apa-apa dari
hasil ekspor CPO itu. Padahal infrastruktur jalan di Dumai rusak, dan
udara Dumai acap tercemar akibat kabut asap dari kebakaran lahan.
Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid bersama anggota
Komisi IX Dapil Riau Chairul Anwar (batik biru), Calon Wali Kota dan
Calon Wakil Wali Kota Dumai, Muhammad Ikhsan Dan Yanti Komala Sari,
mengunjungi Pelabuhan Pelindo I Dumai, Minggu (6/9). Dalam kesempatan
itu Hidayat berdialog dengan Pimpinan Pelindo I Dumai, Junaidi.
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI
0 Response to "Hidayat Nur Wahid : Daerah Perlu Mendapat Bagian Pajak Ekspor CPO"
Posting Komentar