PKS MEDAN - Perwakilan guru
honorer SD dan SMP Negeri Kota Medan mengadukan permasalahan insentif yang
tidak dibayar oleh Dinas Pendidikan ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD
Medan, Rabu (16/10/2019).
Rombongan guru honorer diterima Wakil Ketua DPRD H. Rajuddin
Sagala, didampingi Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Rudiyanto,
S.Pd.I dan Anggota Legeslatif Dhiyaul Hayati, S.Ag.,M.Pd.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Guru Honorer
menyampaikan untuk periode tahun ini mereka belum mendapatkan dana insentif seperti
biasa. Tahun sebelumnya, mereka sudah mendapatkan insentif dua kali. Dana insentif sepertinya menjadi permasalahan klasik guru honorer. Dana yang seyogianya menjadi hak mereka, pembayarannya kerap kali tertunda.
Jumlah guru honorer yang mendapatkan dana insentif sebanyak
1900 orang. Padahal menurut data, seharusnya ada 3000 orang yang berhak
menerima. Jadi ada 1200 orang lagi yang belum terdata.
Perwakilan diminta agar memberikan data guru honorer se-Kota
Medan ke Dinas Pendidikan juga ke Fraksi PKS sebagai data pembanding. Sehingga jika
ada pencairan insentif masih ada guru honorer yang belum mendapatkannya, FPKS
bisa membackup. Menurut informasi yang diterima, ada pencairan insentif di
bulan Nopember 2019.
Diharapkan jika seluruh data guru honorer sudah terdata, tidak ada
lagi keributan yang muncul. Seperti demo yang dilakukan guru-guru honorer tempo
hari. FPKS berharap Dinas Pendidikan Kota Medan pro aktif mengumpulkan data
guru honorer di sekolah-sekolah negeri. Sehingga pencairan insentif pada
periode berikutnya, seluruh guru honorer sudah bisa menikmatinya.
0 Response to "Datangi Fraksi PKS, Guru Honorer Mengadu Insentif Tak Dibayar"
Posting Komentar