PKSMEDAN.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi
dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menyesalkan kenaikan biaya pengurusan STNK yang
baru saja ditetapkan oleh pemerintah. Ecky juga meminta untuk berhenti saling
lempar tanggung jawab atas soal tersebut.
“Kenaikan biaya pengurusan STNK sebesar 2 hingga hampir 3
kali lipat itu tidak masuk akal dan membebani rakyat. Sebab kepemilikan
kendaraan bermotor khususnya roda dua didominasi oleh kelas menengah ke bawah.
Terlebih pemerintah terkesan saling lempar tanggung jawab atas kebijakan ini”
ujar Ecky di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/1).
Sebagaimana diketahui, pemerintah lewat PP 60/ 2016 menaikan
biaya pelayanan STNK maupun BPKB baru dan perpanjangan bervariasi dari 2 kali
hingga hampir 3 kali lipat. Kebijakan ini berlaku efektif per 6 Januari 2016. Sementara
data dari GAIKINDO kepemilikan motor di Indonesia mencapai 260 buah per 1000
penduduk. Banyak di antaranya dimiliki oleh penduduk kelas menengah ke bawah.
Ecky menjelaskan Pemerintah tidak punya alasan kuat untuk
kenaikan harga hingga fantastis itu. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini
pada dasarnya untuk menutup biaya barang atau jasa yang digunakan dalam
pelayanan. Pemerintah mengatakan dalam enam tahun belum melakukan penyesuaian
tarif sehingga perlu disesuaikan terhadap inflasi.
“Jika ini alasannya, bisa kita hitung dan semestinya hanya
25-30 persen. Kenaikan hingga 2-3 kali lipat tidak bisa dijustifikasi,” tegas
Anggota Komisi XI DPR RI ini.
Sementara itu, Ecky menilai jika tujuannya adalah menggenjot
penerimaan negara mestinya pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih
kreatif dan mencerminkan rasa keadilan.
“Sementara masyarakat menengah ke atas diberikan fasilitas
pengampunan pajak, masyarakat menengah ke bawah malah dibebani tambahan
pungutan seperti ini. Kesannya dengan kenaikan ini pemerintah sudah kehabisan
akal untuk menaikan penerimaan negara yang dua tahun ke belakang selalu defisi,”
ujar wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.
Oleh karena itu, Ecky menilai wajar masyarakat menengah ke bawah merasa
kecewa, sebab secara bersamaan juga ada kenaikan BBM dan TDL karena kebijakan
pembatasan subsidi, sementara harga-harga seperti cabai mulai merangkak naik.
“Di saat seperti ini ironisnya pemerintah malah saling
lempar tanggung jawab di media. Antara Presiden yang mempertanyakan kenaikan
tarif padahal beliau sudah menandatangani PP-nya, serta Menteri Keuangan dan
Kapolri yang satu sama lain mengelak bahwa kenaikan ini karena usulan mereka.
Pemerintah harus bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kenaikan ini,”
tutup Ecky. [syf]
0 Response to "Pemerintah Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Kenaikan Biaya STNK"
Posting Komentar