PKSMEDAN.com - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol yang merupakan usulan Pemerintah Kota Medan dinilai 'aneh'
oleh sebagian anggota DPRD Medan, selain belum adanya kajian dan naskah
akademis yang dikirimkan ke DPRD Medan, Ranperda ini dinilai sangat
bertolak belakang dengan semangat pemberantasan minuman beralkohol yang
digadang-gadang Pemko Medan.
"Saya mengkaji, saat penyampaian nota pengantar yang disampaikan Plh Syaiful Bahri, Ranperda ini berisi keprihatinan tentang bahaya narkoba, namun disisi lain Pemko Medan justeru menjadikan minuman beralkohol ini sebagai ladang Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jelas Anggota DPRD Medan, H. Salman Alfarisi Lc, MA saat ditanya wartawan soal kontropersi Ranperda ini di publik, Minggu (27/09/2015).
Salman mengaku sangat miris manakala mendengar keprihatinan Pemko Medan soal peredaran Minuman Beralkohol, namun disatu sisi Pemko Medan malah menarik untung (Retribusi-red) dari adanya Minuman Beralkohol ini. "Ada yang bertolak belakang antara pernyataan dan maksud Pemko Medan. Isinya keprihatinan semua tapi ujung-ujungnya Pemko Medan malah mengajukan Perda Retribusi bukannya Perda pengendalian Minuman Beralkohol," jelasnya.
Politisi Vokal Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan dan mendesak agar judul Ranperda ini dirubah. "Saya kiri apa yang disampaikan Pemko Medan dengan Ranperda ini sangat tidak bersesuaian. Untuk itu saya mendesak agar Ranperda ini diganti saja menjadi Ranperda Pengendalian Peredaran Mminuman Beralkohol," jelas Salman.
Salman menjabarkan, dalam ranperda ini nantinya memuat aturan-aturan teknis terkait pengendalian produksi, peredaran, pembeli, dimana warga muslim di Kota Medan nantinya dilarang untuk membeli minol. "Jadi tidak hanya memungut retribusi tetapi jelas adanya pengaturan-pengaturan yang mengendalikan peredaran minuman beralkohol tersebut," jelasnya.
Seperti diketahui, Pemko Medan melalui, Plh Wali Kota Medan Syaiful Bahri menyampaikan bahwa pengajuan Ranperda Minol dilatarbelakangi adanya peredaran dan penjualan serta pemakaian minol yang semakin marak di Kota Medan, bahkan merambah sampai tingkat remaja dan anak-anak sekolah yang masih di bawah umur.
“Merebaknya penggunaan minuman keras mendorong terjadi berbagai tindakan melanggar hukum sehingga dapat berimbas terjadinya tawuran dan kerusuhan yang pada akhirnya menggangu stabilitas keamanan dan ketertiban umum di Kota Medan," terang Syaiful.
Maraknya peredaran minol, juga perlu dikendalikan dan dimungkinkannya melakukan pemungutan retribusi dari sektor izin tempat-tempat penjualan minol.
“Hal ini juga sesuai amanat UU No 28 Tahun 2009 Pasal 141 huruf B tentang Pajak Daerah dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, merupakan masuk dalam klasifikasi jenis retribusi perizinan tertentu yang kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah guna melindungi kepentingan umum," katanya. [RS/Syf]
"Saya mengkaji, saat penyampaian nota pengantar yang disampaikan Plh Syaiful Bahri, Ranperda ini berisi keprihatinan tentang bahaya narkoba, namun disisi lain Pemko Medan justeru menjadikan minuman beralkohol ini sebagai ladang Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jelas Anggota DPRD Medan, H. Salman Alfarisi Lc, MA saat ditanya wartawan soal kontropersi Ranperda ini di publik, Minggu (27/09/2015).
Salman mengaku sangat miris manakala mendengar keprihatinan Pemko Medan soal peredaran Minuman Beralkohol, namun disatu sisi Pemko Medan malah menarik untung (Retribusi-red) dari adanya Minuman Beralkohol ini. "Ada yang bertolak belakang antara pernyataan dan maksud Pemko Medan. Isinya keprihatinan semua tapi ujung-ujungnya Pemko Medan malah mengajukan Perda Retribusi bukannya Perda pengendalian Minuman Beralkohol," jelasnya.
Politisi Vokal Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan dan mendesak agar judul Ranperda ini dirubah. "Saya kiri apa yang disampaikan Pemko Medan dengan Ranperda ini sangat tidak bersesuaian. Untuk itu saya mendesak agar Ranperda ini diganti saja menjadi Ranperda Pengendalian Peredaran Mminuman Beralkohol," jelas Salman.
Salman menjabarkan, dalam ranperda ini nantinya memuat aturan-aturan teknis terkait pengendalian produksi, peredaran, pembeli, dimana warga muslim di Kota Medan nantinya dilarang untuk membeli minol. "Jadi tidak hanya memungut retribusi tetapi jelas adanya pengaturan-pengaturan yang mengendalikan peredaran minuman beralkohol tersebut," jelasnya.
Seperti diketahui, Pemko Medan melalui, Plh Wali Kota Medan Syaiful Bahri menyampaikan bahwa pengajuan Ranperda Minol dilatarbelakangi adanya peredaran dan penjualan serta pemakaian minol yang semakin marak di Kota Medan, bahkan merambah sampai tingkat remaja dan anak-anak sekolah yang masih di bawah umur.
“Merebaknya penggunaan minuman keras mendorong terjadi berbagai tindakan melanggar hukum sehingga dapat berimbas terjadinya tawuran dan kerusuhan yang pada akhirnya menggangu stabilitas keamanan dan ketertiban umum di Kota Medan," terang Syaiful.
Maraknya peredaran minol, juga perlu dikendalikan dan dimungkinkannya melakukan pemungutan retribusi dari sektor izin tempat-tempat penjualan minol.
“Hal ini juga sesuai amanat UU No 28 Tahun 2009 Pasal 141 huruf B tentang Pajak Daerah dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, merupakan masuk dalam klasifikasi jenis retribusi perizinan tertentu yang kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah guna melindungi kepentingan umum," katanya. [RS/Syf]
0 Response to "Salman Alfarisi : Ranperda Retribusi Minuman Beralkohol Pemko Medan 'Aneh'"
Posting Komentar