PKSMEDAN.com - Peristiwa
kekerasan terhadap muslim Papua saat Hari Raya Idul Fitri pada Jumat
(17/7) lalu sangat disesalkan. Kejadian tersebut harus menjadi pelajaran
untuk menguatkan dan mengokohkan kembali fungsi keamanan dan intelijen
di Bumi Cendrawasih.
Menurut anggota Tim Pengawas Intelijen dari Komisi I DPR, Ahmad Zainuddin, potensi bakal terjadinya tindakan kekerasan terhadap muslim di Tolikara, Papua sebenarnya sudah harus dapat diprediksi oleh aparat dan intelijen kepolisian sebelumnya. Sebab dia beralasan, adanya edaran bernada provokatif soal pelarangan peringatan Idul Fitri tembusan ke kepolisian.
"Jika benar surat itu, seharusnya aparat dan intelijen sudah mengantisipasi. Kejadian ini sebaiknya menjadi bahan dasar buat fungsi intelijen, khususnya Kepala BIN baru untuk merancang sistem intelijen yang lebih kokoh," ujar Zainuddin di Jakarta, Minggu (19/7/2015).
Zainuddin menambahkan, fungsi intelijen dari lembaga kepolisian, TNI dan BIN harus berjalan secara koordinatif dan integratif di Papua. Pelaksanaan fungsi intelijen di wilayah yang rentan dengan separatisme harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena kekerasan sekecil apapun yang terjadi di Papua selalu diblow-up pihak-pihak kepentingan tertentu sehingga menjadi sorotan internasional.
"Jangan sampai peristiwa serupa terulang lagi ke depannya di wilayah NKRI ini, khususnya di Papua. Karena banyak pihak asing yang berkepentingan terhadap separatisme dan sumber daya alam di Papua," jelas politis PKS dapil DKI Jakarta I ini.
Zainuddin juga mengatakan, jika berdasarkan UU No 15 tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme, aksi pembakaran pemukiman dan tempat ibadah saat hari raya besar agama oleh kelompok tertentu merupakan tindakan teror. Karena menciptakan suasana ketakutan massal hingga merusak harmonisasi hubungan antar umat beragama.
Ketua DPP PKS ini juga mendorong agar peristiwa itu diusut tuntas, para pelaku dan pihak-pihak yang memprovokasi ditindak sesuai hukum yang berlaku, serta para tokoh agama dan masyarakat di Papua mempererat kembali toleransi antar umat beragama.
"Dari kasus tersebut harus segera ditemukan solusi yang adil dan menenteramkan semua pihak, terutama kelompok minoritas," imbuhnya.
Sebelumnya, sekelompok warga melakukan pembakaran pemukiman dan kios serta musala di Tolikara ketika jamaah di dalamnya bersiap melakukan Salat Idul Fitri, Jumat (17/7/2015) pagi. Atas kejadian itu, warga yang hendak melakukan Salat Id di Lapangan Koramil Tolikara terpaksa membubarkan diri karena takut menjadi sasaran amuk massa.
Menurut anggota Tim Pengawas Intelijen dari Komisi I DPR, Ahmad Zainuddin, potensi bakal terjadinya tindakan kekerasan terhadap muslim di Tolikara, Papua sebenarnya sudah harus dapat diprediksi oleh aparat dan intelijen kepolisian sebelumnya. Sebab dia beralasan, adanya edaran bernada provokatif soal pelarangan peringatan Idul Fitri tembusan ke kepolisian.
"Jika benar surat itu, seharusnya aparat dan intelijen sudah mengantisipasi. Kejadian ini sebaiknya menjadi bahan dasar buat fungsi intelijen, khususnya Kepala BIN baru untuk merancang sistem intelijen yang lebih kokoh," ujar Zainuddin di Jakarta, Minggu (19/7/2015).
Zainuddin menambahkan, fungsi intelijen dari lembaga kepolisian, TNI dan BIN harus berjalan secara koordinatif dan integratif di Papua. Pelaksanaan fungsi intelijen di wilayah yang rentan dengan separatisme harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena kekerasan sekecil apapun yang terjadi di Papua selalu diblow-up pihak-pihak kepentingan tertentu sehingga menjadi sorotan internasional.
"Jangan sampai peristiwa serupa terulang lagi ke depannya di wilayah NKRI ini, khususnya di Papua. Karena banyak pihak asing yang berkepentingan terhadap separatisme dan sumber daya alam di Papua," jelas politis PKS dapil DKI Jakarta I ini.
Zainuddin juga mengatakan, jika berdasarkan UU No 15 tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme, aksi pembakaran pemukiman dan tempat ibadah saat hari raya besar agama oleh kelompok tertentu merupakan tindakan teror. Karena menciptakan suasana ketakutan massal hingga merusak harmonisasi hubungan antar umat beragama.
Ketua DPP PKS ini juga mendorong agar peristiwa itu diusut tuntas, para pelaku dan pihak-pihak yang memprovokasi ditindak sesuai hukum yang berlaku, serta para tokoh agama dan masyarakat di Papua mempererat kembali toleransi antar umat beragama.
"Dari kasus tersebut harus segera ditemukan solusi yang adil dan menenteramkan semua pihak, terutama kelompok minoritas," imbuhnya.
Sebelumnya, sekelompok warga melakukan pembakaran pemukiman dan kios serta musala di Tolikara ketika jamaah di dalamnya bersiap melakukan Salat Idul Fitri, Jumat (17/7/2015) pagi. Atas kejadian itu, warga yang hendak melakukan Salat Id di Lapangan Koramil Tolikara terpaksa membubarkan diri karena takut menjadi sasaran amuk massa.
0 Response to "Berkaca Kasus Tolikara, Fungsi Intelijen di Papua Harus Diperkokoh"
Posting Komentar