“Satu sisi Ombudsman melaksanakan tugasnya terhadap segala aktifitas publik dan diatur oleh Undang-undang. Seharusnya pihak sekolah paham dengan hal ini. Jadi wajar jika tindakan yang dilakukan pihak SMP 6 Medan yang menghalang-halangi tugas Ombudsman menimbulkan kecurigaan. Apalagi kita ketahui mereka ada menemukan kunci jawabab yang diduga kunci jawaban UN,”ujar politisi dari PKS ini kepada wartawan di Medan.
Dikatakan Jumadi memang ada aturan yang melarang seseorang masuk kedalam ruangan kelas selain pengawas ujian. Hanya saja jika melihat konteks yang terjadi terhadap petugas Ombudsman mereka dilarang masuk oleh oknum pegawai Disdik, PSP dengan menutup pagar sekolah.
“Kalau kedalam ruang kelas memang tidak diperbolehkan. Tapi kalaulah masuk kedalam perkarangan sekolah saya pikir dilarang itu terlalu berlebihan. Apalagi yang datang itu pihak Ombudsman yang sedang menjalankan fungsi mereka,”pungkas Jumadi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Sekolah SMP 6 dan oknum Dinas Pendidikan Kota Medan dilaporkan ke Poldasu dengan STPL No:537/V/2015/SPKT II tertanggal 06 Mei 2015 karena diduga melanggar Pasal 44 UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Kepala Ombudsman RI
Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar berharap pihak penyidik kepolisian mengembangkan laporan pihaknya itu kearah beredarnya kunci jawaban UN SMP 2015. (dna/mdn)
0 Response to "Jumadi : Laporkan Kepala SMP 6 ke Poldasu, Langkah Ombudsman RI Sudah Tepat"
Posting Komentar