Hidayat Ajak Masyarakat Awasi Pemerintah dan Wakil Rakyat

JAKARTA (21/3) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan aspirasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini disampaikan Hidayat saat serap aspirasi dan partisipasi masyarakat di Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Sabtu (21/3).

“Bukan suatu hal yang mustahil bila kebijakan itu berasal dari rakyat, tapi tentu diperlukan peran aktif pula dari masyarakat,” kata Hidayat.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan salah satu contoh kebijakan yang berasal dari peran aktif masyarakat ialah diresmikannya UU Desa. Di dalam UU tersebut telah diatur bahwa setiap desa memiliki hak untuk memperoleh anggaran Rp1,4 miliar.

“Mungkin diresmikannya UU Desa tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Namun, hal ini sangat signifikan untuk masyarakat desa. Walaupun dalam proses pelaksanaannya belum sempurna karena masih terdapat perbedaan anggaran dari periode sebelumnya,” jelas Hidayat.

Hidayat juga menambahkan meski berada di Komisi VIII yang mengurusi bidang agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan, namun aspirasi terkait hal lain akan tetap ia terima. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada komisi lain yang bersangkutan.

Pada kesempatan itu, warga mengeluhkan tentang kondisi makam di Kebagusan yang sudah bertumpuk-tumpuk dan turap Kali Balon yang tak kunjung rampung.

“Kami sudah mengajukan Musrenbang untuk pelebaran makam dan penturapan Kali Balong. Tapi sampai saat ini belum juga terwujud,” ujar salah satu warga yang menyampaikan aspirasi, Kiyatman.

Menanggapi hal tersebut, Hidayat menjelaskan hal yang menyangkut daerah merupakan wewenang DPRD atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga anggota dewan pusat sulit untuk mengintervensi kedua lembaga secara langsung karena masing-masing pihak (daerah dan pusat) sudah memiliki domainnya sendiri.

Hidayat pun mengimbau agar masyarakat membuat Musrenbang, dan apabila mengalami kesulitan dapat dikomunikasikan kepada DPRD.

“Bisa juga mengingatkan DPR, Pemda, dan PU untuk turun langsung dan mengawasi proses pengerjaannya. Kumpulkan data untuk diajukan dan dibawa ke DPRD, Insya Allah dipermudah oleh mereka,” tambah Hidayat.

Lebih lanjut Hidayat menyeru masyarakat agar tidak takut mendatangi langsung para wakil rakyatnya. Ia mengajak masyarakat untuk lebih aktif dan kritis meminta mereka turun langsung melihat dan mengawasi proses pembangunan daerah.

“Saya ga bakal nanya Bapak Ibu pas pemilu milih siapa. Tapi kalau setelah pemilu mereka ga pernah datang lagi, coba tarikin lagi janjinya,” ujarnya diiringi tawa masyarakat.

Tweet

Subscribe to receive free email updates: