PKSMEDAN.com - Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar menilai kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih banyak mendapatkan penolakan dari para nelayan.
Sebab, kebijakan KKP tersebut dinilai belum berpihak kepada para nelayan. Sehingga, dituntut untuk dipertimbangkan kembali kebijakan yang telah diputuskan, khususnya selama setahun terakhir.
“Selain karena minimnya komunikasi, penolakan tersebut muncul karena tidak adanya substitusi program. Pelarangan alat dan zonasi tangkap, tidak diimbangi dengan solusi alternatif yang memadai,” jelas Rofi dalam menyambut Hari Nelayan Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (6/4).
Beberapa kebijakan Menteri KKP Susi Pujiastuti yang ditentang oleh nelayan, misalnya, Peraturan Menteri Nomor 01 KP/2014 Tentang penangkapan Lobster, Peraturan Menteri Nomor 56 KP/2014, dan Peraturan Menteri Nomor 57 KP/2014.
Rofi menambahkan penolakan nelayan tersebut muncul, karena Kementerian KKP kerap kali kurang memerhatikan proses transisi dan adaptasi terhadap kearifan lokal para nelayan yang masih menggunakan alat penangkapan sederhana.
“Pemerintah kurang melakukan proses pendampingan terhadap nelayan yang mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan pemberlakuan regulasi yang ada,” tambah Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII ini.
Oleh karena itu, Rofi meminta Menteri KKP perlu membuka diri untuk untuk menerima berbagai masukan dari para nelayan. Juga, memberikan alternatif solusi terhadap alat tangkap, zonasi, maupun kapal nelayan; serta mendorong penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, modern, namun tetap melestarikan kearifan lokal.
“Karena itu, perlu ada solusi yang segera, agar konfilik ini tidak berkepanjangan. Ada baiknya ruang komunikasi terus dibuka oleh nelayan maupun pihak KKP, jelas Rofi.
Diketahui, sekitar 20.000 nelayan hari ini, Rabu (6/4) menggelar unjuk rasa di berbagai daerah, seperti Bitung, Rembang, Tegal, dan Bali. Selama sepekan terakhir, pun terjadi unjuk rasa ribuan nelayan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah di depan kantor Bupati, yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu, Selasa (29/3). [f-pks]
Sebab, kebijakan KKP tersebut dinilai belum berpihak kepada para nelayan. Sehingga, dituntut untuk dipertimbangkan kembali kebijakan yang telah diputuskan, khususnya selama setahun terakhir.
“Selain karena minimnya komunikasi, penolakan tersebut muncul karena tidak adanya substitusi program. Pelarangan alat dan zonasi tangkap, tidak diimbangi dengan solusi alternatif yang memadai,” jelas Rofi dalam menyambut Hari Nelayan Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (6/4).
Beberapa kebijakan Menteri KKP Susi Pujiastuti yang ditentang oleh nelayan, misalnya, Peraturan Menteri Nomor 01 KP/2014 Tentang penangkapan Lobster, Peraturan Menteri Nomor 56 KP/2014, dan Peraturan Menteri Nomor 57 KP/2014.
Rofi menambahkan penolakan nelayan tersebut muncul, karena Kementerian KKP kerap kali kurang memerhatikan proses transisi dan adaptasi terhadap kearifan lokal para nelayan yang masih menggunakan alat penangkapan sederhana.
“Pemerintah kurang melakukan proses pendampingan terhadap nelayan yang mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan pemberlakuan regulasi yang ada,” tambah Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII ini.
Oleh karena itu, Rofi meminta Menteri KKP perlu membuka diri untuk untuk menerima berbagai masukan dari para nelayan. Juga, memberikan alternatif solusi terhadap alat tangkap, zonasi, maupun kapal nelayan; serta mendorong penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, modern, namun tetap melestarikan kearifan lokal.
“Karena itu, perlu ada solusi yang segera, agar konfilik ini tidak berkepanjangan. Ada baiknya ruang komunikasi terus dibuka oleh nelayan maupun pihak KKP, jelas Rofi.
Diketahui, sekitar 20.000 nelayan hari ini, Rabu (6/4) menggelar unjuk rasa di berbagai daerah, seperti Bitung, Rembang, Tegal, dan Bali. Selama sepekan terakhir, pun terjadi unjuk rasa ribuan nelayan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah di depan kantor Bupati, yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu, Selasa (29/3). [f-pks]
0 Response to "Politisi PKS Ini Nilai Kebijakan Kemetrian Kelautan Perikanan Masih Banyak Penolakan"
Posting Komentar